16/11/2026
BERITA · KONTEKS · PERSPEKTIF
Bahasa Indonesia

Berita dalam perspektif.
Konteks. Kejelasan. Sumber.

Topik hangat, berita dan tren yang membentuk dunia

Aksesi OECD: pembahasan dimulai di 24 dari 25 bidang, pemerintah targetkan selesai 2028

Peninjauan teknis mencakup regulasi, investasi hingga antikorupsi. Proses masih berjalan; 2028 merupakan target penyelesaian pemerintah.

Kebijakan editorial

Foto arsip penunjuk arah OECD di Paris dipadukan dengan ilustrasi dokumen dan kertas sobek tentang proses aksesi Indonesia
Foto arsip penunjuk arah kantor OECD di Paris, diambil Nick-D pada 3 April 2019 melalui Wikimedia Commons; bukan foto rapat Indonesia pada 2026. Lapisan kertas, gambar dan tipografi ditambahkan oleh issue.red. Foto dan kolase berlisensi CC BY-SA 4.0. Foto asli dan kredit.

Pembahasan peninjauan teknis aksesi Indonesia ke OECD telah dimulai pada 24 dari 25 bidang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan itu dalam rapat koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD pada Senin, 9 November 2026, menurut keterangan kementerian yang terbit sehari kemudian.

Pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi selesai pada 2028. Angka 24 bidang tersebut menunjukkan cakupan pembahasan yang sudah dimulai, bukan jumlah bidang yang telah dinyatakan lolos. Indonesia masih menjalani proses menuju keanggotaan penuh.

Peninjauan teknis berlangsung sejak September 2025. Bidang yang dibahas antara lain tata kelola regulasi, tata kelola publik dan perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, serta pemberantasan korupsi.

Dalam tahapan ini, kementerian dan lembaga mengisi kuesioner, mengikuti pengumpulan fakta dan diskusi dengan komite-komite OECD. Pembahasan teknis akan menghasilkan Chair’s Letter yang memuat hasil peninjauan kebijakan Indonesia.

Airlangga meminta keterlibatan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan DPR dalam penyelarasan kebijakan. Menurutnya, efektivitas penerapan kebijakan menjadi perhatian OECD, sehingga pekerjaan aksesi juga mencakup pelaksanaan aturan di lapangan.

Peta jalan aksesi Indonesia diadopsi pada Maret 2024 dan diserahkan secara resmi pada Juni tahun yang sama. Rapat 9 November membahas persiapan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia serta koordinasi pekerjaan antarlembaga.

Sumber

  1. Perkembangan aksesi Indonesia ke OECD, 10 November 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Penulis yang ditugaskan
Dewi LestariKredit menunggu konfirmasi
Penelaah yang ditugaskan
Agus SetiawanMenunggu penelaahan

Terbit